Vonis Panji Gumilang

Panji Gumilang

Panji Gumilang, Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, mendapati dirinya dalam pelukan hukum, dihadapkan pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang mengecam perbuatannya sebagai pelanggaran Pasal 156 KUHP tentang penodaan agama. Sidang tuntutan berlangsung di ruang sidang Pengadilan Negeri Indramayu pada Kamis, 22 Februari 2024, dan JPU berkeberatan meminta hukuman 1 tahun 6 bulan penjara bagi terdakwa.

Dalam sidang tersebut, tim JPU membacakan sejumlah nama saksi yang telah diperiksa sebelumnya, menyoroti elemen-elemen yang mendukung dakwaan terhadap Panji Gumilang. Rama Eka Darma, perwakilan tim JPU, menguraikan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah atas perbuatan menyatakan perasaan dan tindakan di muka umum yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

"Dengan dakwaan kedua, terdakwa Abdussalam Panji Gumilang alias A.S. Panji Gumilang alias Abdussalam R. Panji Gumilang alias Abu Ma'arik alias H. Abu Ma'arik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan, dan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan menyalahgunakan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia sebagaimana diatur, dan diancam pidana pada pasal 156 KUHP," ungkap Rama Eka Darma, merinci tuntutan JPU.

Tuntutan tersebut kemudian diikuti dengan permintaan kepada majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman pidana satu tahun enam bulan penjara terhadap Panji Gumilang. Rama Eka Darma menambahkan bahwa masa tahanan yang telah dijalani terdakwa sebelumnya dapat dikurangkan dari hukuman yang dijatuhkan.

Kuasa hukum Panji Gumilang, dalam tanggapannya di sidang, menyampaikan rencananya untuk mengajukan pembelaan tertulis pada sidang berikutnya. Pihaknya menyatakan ketidakpuasan terhadap tuntutan yang diusung oleh JPU, merasa bahwa tuntutan tersebut memberatkan kliennya. Semua argumen dan bukti yang dikemukakan oleh JPU akan menjadi titik fokus pembelaan yang akan diajukan. 

Sidang ini menciptakan panggung di mana pertarungan hukum antara JPU dan kuasa hukum terdakwa akan berlangsung. Kuasa hukum akan berusaha membuktikan bahwa tuntutan yang diajukan tidak memiliki dasar yang kuat atau mungkin terdapat kekeliruan dalam penafsiran fakta. Sementara itu, JPU akan berupaya mempertahankan argumennya dan meyakinkan majelis hakim bahwa hukuman yang diinginkan adalah yang sepatutnya untuk melindungi norma-norma hukum dan ketertiban masyarakat.

Artikel Menarik : Penyebab Channel YouTube Dismonetisasi

Penting untuk dicatat bahwa kasus ini tidak hanya mencerminkan pertarungan antara individu dan hukum, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang keseimbangan antara kebebasan berbicara dan perlindungan terhadap nilai-nilai keagamaan. Masyarakat dan pihak berkepentingan mungkin memperhatikan perkembangan kasus ini dengan seksama, karena isu-isu tersebut memiliki dampak yang lebih luas pada dinamika sosial dan hukum di Indonesia.

Cerdas Buatan Tak perlu menjelaskan kepada siapapun siapa dirimu. Karena, siapapun yang suka kepadamu tak membutuhkan itu, dan yang membencimu tak mempercayai itu.

Share :